Bersama Petugas Puskeswan Babinsa Koramil 0824/06 Ledokombo Pantau Ternak Warga, Cegah PMK

JEMBER - Upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK),  pemantauan terus  dilakukan oleh Koramil jajaran bersama unsur terkait lainnya,  hal ini juga dilakukan oleh Babinsa Koramil 0824/06 Ledokombo, yang melakukan pemantauan bersama petugas Puskeswan, Bhabinkamtibmas dan perangkat desa, pada Kamis 24/11/2022.

Baca juga: DPD JOMAN Kalteng Mengutuk Keras Pernyataan Edy Mulyadi

Pemantauan di kandang ternak sapi atau kambing, yang berada di Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, termasuk diantaranya milik H Gani yang memiliki 2 ekor sapi.

Saat kita temui dalam wawancaranya, H Gani menyampaikan terima kasihnya kepada Bapak Babinsa bersama Bhabinkamtias dan Petugas Puskeswan yang aktif melakukan pemantauan ternaknya.

Baca juga: Tiga Pilar Desa Sidomulyo Lakukan Kerjabakti Bersama Warga Bersihkan Jalan Desa

Sementara Danramil 0824/06 Ledokombo Kapten Inf Hadi Mukti, dalam wawancaranya menyatakan, bahwa kegiatan pemantauan ini terus dilakukan secara masif oleh anggotanya bersama petugas Puskeswan dan  unsur terkait lainnya.

Baca juga: Pos Koramil 0824/31 Semboro Lakukan Pengawasan Prokes Cagah Lonjakan Kasus Covid 19

Hal ini dalam rangka menekan laju penyebaran PMK, untuk itu kita terus mengedukasi warga agar waspada, menjaga kebersihan kandang, melaporkan segera ke petugas Puskeswan apabila ternaknya sakit,  sebagai langkah antisipatif paling efektif. Jelas Danramil.

Baca juga: Dandim 0824/Jember Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Dandim 0824/Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan menyatakan apresiasinya terhadap pemantauan ternak yang dilakukan secara terpadu oleh jajarannya bersama aparat terkait, bahwa inilah langkah paling efektif untuk pencegahan.

Langkah ini  sangat efektif dengan terbuktinya penurunan angka kasus PMK, yaitu perbandingan  angka sakit semakin  sedikit dan angka sembuh semakin meningkat. jelas Dandim 0824/Jember. (Siswandi)

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik